Cancel Culture di Lingkungan Organisasi Mahasiswa: Antara Kontrol Sosial dan Kekerasan Simbolik

 

Sumber Gambar: Pinterest

Fenomena cancel culture belakangan ini semakin sering kita lihat, terutama di media sosial. Budaya ‘membatalkan’ atau mengucilkan seseorang karena sebuah kesalahan, baik yang benar-benar terjadi, hanya salah paham, atau sengaja diperbesar, tidak lagi hanya terjadi di internet secara umum, tetapi juga masuk ke dunia kampus, termasuk organisasi mahasiswa. Padahal, organisasi mahasiswa seharusnya menjadi tempat belajar berdiskusi, menghargai perbedaan, dan berpikir kritis. Ironisnya, justru di tempat inilah cancel culture sering muncul.

Dalam organisasi mahasiswa, cancel culture biasanya terlihat ketika ada anggota atau pengurus yang dianggap membuat kesalahan: menyampaikan pendapat yang tidak relevan, dianggap tidak progresif, mengambil keputusan yang berbeda dengan kelompok tertentu, atau bahkan karena urusan pribadi yang akhirnya terbawa hingga di lingkup organisasi. Alih-alih dibicarakan dengan baik, masalah tersebut justru direspon dengan pengucilan, penyebaran stigma, dan pembunuhan karakter. Semua dilakukan atas nama “menjaga nilai organisasi”, meskipun caranya sering tidak adil.

Fenomena ini membuat organisasi mahasiswa berubah menjadi ruang terjadinya kekerasan simbolik, yaitu kekerasan yang tidak terlihat tetapi menyakitkan secara mental. Kesalahan kecil bisa diperbesar di media sosial kampus, lalu diikuti ajakan untuk menjatuhkan jabatan seseorang atau memboikot kegiatan yang melibatkan dirinya. Padahal, organisasi seharusnya menjadi tempat belajar, bukan tempat saling menjatuhkan. Akibatnya, banyak anggota takut berbeda pendapat karena khawatir menjadi korban cancel culture.

Dinamika politik internal juga sering memperkuat budaya cancel. Misalnya pada saat pemilihan ketua organisasi atau DEMA, isu pribadi bisa diungkit untuk menjatuhkan kandidat tertentu. Hal yang sebenarnya tidak penting untuk kinerja organisasi justru dijadikan senjata politik. Alih-alih bersaing dengan gagasan, beberapa kelompok memilih menyebarkan narasi negatif untuk “membatalkan” calon lain.

Selain itu, penggunaan media sosial tanpa kontrol ikut mempercepat penyebaran cancel culture. Hal-hal kecil bisa diviralkan dalam hitungan jam. Satu potongan video, komentar yang salah dipahami, atau postingan yang diambil di luar konteks bisa membuat seseorang langsung dihakimi oleh “netizen kampus”. Kondisi ini membuat banyak orang merasa tidak aman untuk berbicara atau mengakui kesalahan.

Meskipun begitu, kritik publik tidak selalu buruk. Dalam beberapa situasi, kritik dapat menjadi bentuk kontrol sosial agar pengurus organisasi lebih bertanggung jawab. Namun, masalah muncul ketika kritik berubah menjadi cancel culture, yaitu ketika seseorang langsung dihukum tanpa diberi ruang klarifikasi atau penjelasan.

Karena itu, organisasi mahasiswa perlu membangun budaya diskusi yang lebih sehat. Evaluasi seharusnya dilakukan secara internal dan menggunakan mekanisme yang jelas, bukan lewat tekanan massa. Kesalahan seorang anggota seharusnya dipandang sebagai kesempatan belajar, bukan alasan untuk menghapus identitas atau reputasinya. Organisasi yang baik bukanlah yang anggotanya tidak pernah salah, tetapi yang mampu menangani kesalahan dengan adil dan penuh empati.

Pada akhirnya, cancel culture di organisasi mahasiswa menunjukkan bagaimana generasi muda sedang berusaha menyesuaikan diri dengan dunia yang cepat dan penuh tekanan sosial. Tantangannya adalah bagaimana tetap kritis tanpa menyakiti, menegakkan nilai tanpa melukai, dan menjaga integritas tanpa kehilangan sisi kemanusiaan. Jika tidak, organisasi mahasiswa akan kehilangan esensinya sebagai tempat bertumbuh menjadi manusia yang matang secara intelektual dan emosional.

 Oleh: Departemen Dakwah PK IPNU-IPPNU UIN Malang 2025-2026

Editor: Keysha Alea

Tweet

Subscribe to receive free email updates: